Image

Profil

       GAMBARAN UMUM DINAS  PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kabupaten Mojokerto dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto. Dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Dinas Pemberdayaan Masyarakat  dan Desa mempunyai tugas pokok dan fungsi organisasi dan tata kerja sebagai berikut :

  1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat  dan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
  2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (satu) Dinas Pemberdayaan Masyarakat  dan Desa mempunyai fungsi :
    1. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
    2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
    3. Pembinaaan dan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
    4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat  dan Desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, adalah terdiri atas :

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat;

3. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Sumber     

    Daya Manusia;

 4. Bidang Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam  dan teknologi Tepat Guna;

 5. Bidang Sosial Budaya Partisipasi dan Pelestarian Program    Pemberdayaan Masyarakat;                                                                                           

6.  Bidang Pemerintahan Desa.

 

      Sekretariat, membawahi :

1)     Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2)     Sub Bagian Penyusunan Program;

3)     Sub Bagian Keuangan.

 

  1. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, membawahi :

1)       Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia;

2)       Seksi Penguatan Lembaga Kemasyarakatan;

3)       Seksi Tatalaksana Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

  1. Bidang Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, membawahi :

1)       Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;

2)       Seksi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa;

3)       Seksi PengembanganSumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.

  1. Bidang Sosial Budaya, Partisipasi dan Pelestarian Program Pemberdayaan Masyarakat, membawahi :

1)       Seksi Peningkatan Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat;

2)       Seksi Pemandirian  Sosial Budaya Masyarakat;

3)       Seksi Perlindungan dan Pelestarian Hasil Program Pemberdayaan Masyarakat.

  1. Bidang Pemerintahan Desa Membawahi :

1)      Seksi Tata Pemerintahan Desa;

2)      Seksi Aparatur Pemerintahan  Desa;

3)      Seksi Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.

 

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mengkoordinasikan bidang-bidang dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

  1. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
  2. pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
  3. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tatalaksana dan hubungan masyarakat;
  4. pelaksanaan koordinasi penataan organisasi;
  5. pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan aset;
  6. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
  7. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

 

     Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

  1. melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
  2. melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakatdan keprotokolan;
  3. menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
  4. menyusun bahan koordinasi dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
  5. melakukan pengelolaan dan pengamanan aset;
  6. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
  7. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

 

      Sub Bagian Penyusunan Program, mempunyai tugas :

  1. menyusun bahan koordinasi dan menyusun rencana kerja, rencana program, kegiatan dan anggaran;
  2. menyusun bahan koordinasi dan menyusun laporan kinerja;
  3. melakukan pengelolaan data dan perencanaan program;
  4. menyusun bahan koordinasi dibidang penyusunan program dan penataan organisasi;
  5. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
  6. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

 

      Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

  1. menyusun bahan koordinasi dan menyusun anggaran keuangan;
  2. melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
  3. melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan;
  4. menyusun laporan keuangan;
  5. menyusun bahan koordinasi dibidang keuangan;
  6. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
  7. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

 

  1. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusiamempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi pengembangan sumber daya manusia, penguatan lembagakemasyarakatan serta tatalaksana gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :
    1. perumusan pedoman pemberdayaan sumber daya manusia, penguatan lembagakemasyarakatan serta tatalaksana gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
    2. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan sumber daya manusia, penguatan lembaga kemasyarakatan serta tatalaksana gerakan PKK;
    3. pelaksanaan pembinaan dan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemberdayaan sumber daya manusia, penguatan lembaga kemasyarakatanserta tatalaksana gerakan PKK;
    4. pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan stakeholders (instansi terkait, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan lembaga kemasyarakatan) dalam rangka pemberdayaan sumber daya manusia, penguatan lembaga kemasyarakatanserta tatalaksana gerakan PKK;
    5. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan profil desa/kelurahan;
    6. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
    7. pelaksanaan  tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

 

 

           Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas :

  1. melakukan,  merumuskan,  menetapkan pedoman kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia;
  2. menyusun bahan koordinasi dan fasilitasi, pembinaan dan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan pelatihan masyarakat dalam rangka pengembangan sumber daya manusia;
  3. melakukan fasilitasi, pembinaan dan penguatan Kader Pemberdayaan Masyarakat;
  4. melakukan peningkatan kerjasama dengan stakeholders (instansi terkait, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan lembaga kemasyarakatan) dalam rangka pengembangan  dan pemberdayaan masyarakat serta pelatihan peningkatan sumber daya manusia; 
  5. melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
    1. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

 

Seksi Penguatan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas :

  1. menyusun bahan kebijakan daerah dalam rangka penguatan lembaga kemasyarakatan;
  2. menyusun bahan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang penguatan lembaga kemasyarakatan;
  3. menyusun bahan koordinasi dan fasilitasi, pembinaan dan supervisi, serta monitoring kegiatan penguatan kelembagaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
  4. melakukan peningkatan kerjasama dengan stakeholders (instansi terkait, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan lembaga kemasyarakatan) dalam rangka pengembangan lembaga kemasyarakatan;
  5. menyusun bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, supervisi, serta monitoring kegiatan pengembangan profil desa/kelurahan;
  6. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
  7. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

 

Seksi Tata Laksana Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas :

  1. menyusun bahan kebijakan daerah dalam rangka tatalaksanagerakanPKK;
  2. melakukan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang tatalaksana gerakan PKK; 
  3. menyusun bahan koordinasi dan fasilitasi, pembinaan dan supervisi, serta monitoring kegiatan tatalaksanagerakanPKK;
  4. melakukan peningkatan kerjasama dengan stakeholders (instansi terkait, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan lembaga kemasyarakatan) dalam rangka pengembangan tatalaksanagerakanPKK;
  5. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
  6. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

 

  1. Bidang Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Gunamempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi pengembangan usaha ekonomi masyarakat, badan usaha milik desa, sumber daya alam dan teknologi tepat guna. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Gunamempunyai fungsi :
    1. perumusan pedoman dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) serta Sumber Daya Alam (SDA)dan Teknologi Tepat Guna (TTG);
    2. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan BUMDES serta SDA dan TTG;
    3. pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan stakeholders (instansi terkait, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan lembaga kemasyarakatan) dalam rangka pengembangan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan BUMDES serta SDA dan TTG;
    4. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan tentang pengembangan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan BUMDES serta SDA dan TTG;
    5. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
    6. pelaksanaan  tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

 

 Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas :

  1. menyusun pedoman dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
  2. melakukan fasilitasi, pembinaan dan pengembangan permodalan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan produksi, pemasaran dan promosi hasil usaha masyarakat;
  3. melakukan pembinaan dan fasilitasi pengembangan pasar desa dan penguatan modal lembaga usaha ekonomi perdesaan
  4. melakukan pemantauan, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
  5. melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
  6. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.

 

           Seksi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa mempunyai tugas :

  1. menyusun bahan kebijakan daerah dalam rangka pengembangan  BUMDES;
  2. menyusun pedoman dan fasilitasi pengembangan BUMDES;
  3. menyusun bahan koordinasi dan sosialisasi pengembangan BUMDES;
  4. melakukan pembinaan dan supervisi pengembangan jaringan Badan Usaha Milik Desa;
  5. melakukan peningkatan kerjasama dengan stakeholders (instansi terkait, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan lembaga kemasyarakatan) dalam rangka pengembangan  BUMDES;
  6. melakukan pemantauan dan monitoring pengembangan BUMDES;
  7. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
  8. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.

 

Seksi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas :

  1. menyusun pedoman dan fasilitasi pemanfaatan SDA danTTG;
  2. menyusun bahan koordinasi dan fasilitasi, pembinaan dan pendayagunaanSDA dan TTG;
  3. melakukan peningkatan kerjasama dengan stakeholders (instansi terkait, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan lembaga kemasyarakatan) dalam rangka pengembangan serta pendayagunaan SDA dan TTG;
  4. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
  5. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.

 

  1. Bidang Sosial Budaya, Partisipasi dan Pelestarian Program Pemberdayaan Masyarakatmempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi peningkatan  partisipasi dan keswadayaan masyarakat, pemandirian  sosial budaya masyarakat serta perlindungan dan pelestarian hasil program pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas Bidang Sosial Budaya, Partisipasi dan Pelestarian Program Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
    1. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat, pemandirian sosial budaya masyarakat serta perlindungan dan pelestarian hasil program pemberdayaan masyarakat;
    2. pelaksanaan pembinaan dan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat, pemandirian sosial budaya masyarakat serta perlindungan dan pelestarian hasil program pemberdayaan masyarakat;
    3. pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pendampingan kerjasama antar desa serta penataan kawasan perdesaan;
    4. pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan stakeholders (instansi terkait, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan lembaga kemasyarakatan) dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat, pemandirian sosial budaya masyarakat serta perlindungan dan pelestarian aset hasil program pemberdayaan masyarakat;
    5. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
    6. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

 

Seksi Peningkatan Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat mempunyai tugas :

  1. menyusun bahan kebijakan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat;
  2. menyusun bahan penetapan pedoman teknis peningkatan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat;
  3. menyusun pola penyelenggaraan  sistem perencanaan  pembangunan partisipatif;
  4. melakukan fasilitasi, pembinaan dan pendampingan kerjasama antar desa serta penataan kawasan perdesaan;
  5. melakukan peningkatan kerjasama dengan stakeholders (instansi terkait, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan lembaga kemasyarakatan) dalam rangka peningkatan partisipasi dan keswadayaan masyarakat;
  6. menyusun bahan koordinasi dan fasilitasi, pembinaan dan supervisi serta monitoring kegiatan masyarakat dalam rangka peningkatan partisipasi dan gotong royong masyarakat;
  7. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
  8. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial Budaya, Partisipasi dan Pelestarian Program Pemberdayaan Masyarakat.

 

Seksi Pemandirian Sosial Budaya Masyarakat mempunyai tugas :

  1. menyusun bahan kebijakan dalam rangka pemberdayaan adat istiadat dan pemandirian kehidupan sosial budaya masyarakat;
  2. menyusun bahan penetapan dan pedoman teknis pemberdayaan adat istiadat dan pemandirian kehidupan sosial budaya masyarakat;
  3. melakukan fasilitasi, pembinaan dan pendampingan lembaga adat dan sosial budaya masyarakat;
  4. menyusun bahan koordinasi dan fasilitasi, pembinaan dan superfisi serta monitoring kegiatan pemandirian kehidupan sosial budaya masyarakat;
  5. melakukan peningkatan kerjasama dengan stakeholders (instansi terkait, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan lembaga kemasyarakatan) dalam rangka pemandirian sosial budaya masyarakat;
  6. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
  7. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial Budaya, Partisipasi dan Pelestarian Program Pemberdayaan Masyarakat.

 

Seksi Perlindungan dan Pelestarian Hasil Program Pemberdayaan Masyarakatmempunyai tugas :

  1. menyusun bahan kebijakan daerah dalam rangka perlindungan dan pelestarian aset hasil program pemberdayaan masyarakat;
  2. menyusun bahan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang perlindungan dan pelestarian aset hasil program pemberdayaan masyarakat;
  3. melakukan fasilitasi, pembinaan dan pendampingan hasil program pemberdayaan masyarakat;
  4. menyusun bahan koordinasi dan fasilitasi, pembinaan dan supervisi serta monitoring kegiatan perlindungan dan pelestarian aset hasil program pemberdayaan masyarakat;
  5. merancang pola penyelenggaraan sistem perlindungan dan pelestarian aset hasil program pemberdayaan masyarakat;
  6. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
  7. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial Budaya, Partisipasi dan Pelestarian Program Pemberdayaan Masyarakat.

 

  1. Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputitata pemerintahan desa, aparatur pemerintahan desa dan pembinaan pengelolaan keuangan dan aset desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pemerintahan Desamempunyai fungsi :
    1. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan tata pemerintahan desa, aparatur pemerintahan desa dan pembinaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
    2. pelaksanaan pembinaan dan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan tata pemerintahan desa, aparatur pemerintahan desa dan pembinaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
    3. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
    4. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

 

             Seksi Tata Pemerintahan Desamempunyai tugas :

  1. menyusun bahan kebijakan daerah dalam rangka tata pemerintahan desa;
  2. menyusun bahan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang tata pemerintahan desa;
  3. menyusun bahan koordinasi dan fasilitasi, pembinaan dan supervisi serta monitoring kegiatan tata pemerintahan desa;
  4. melakukan fasilitasi dan pembinaan dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa;.
  5. melakukan fasilitasi dan pembinaan administrasi pemerintahan desa;
  6. melakukan fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
  7. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
  8. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa.

 

Seksi Aparatur Pemerintahan  Desa mempunyai tugas :

  1. menyusun bahan kebijakan daerah dalam pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
  2. menyusun bahan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
  3. melakukan fasilitasi dan membuat pedoman pemilihan Kepala Desa, Perangkat Desa danBPD;
  4. melakukan fasilitasi dan membuat pedoman pengisian jabatan perangkat desa lainnya;
  5. menyusun bahan koordinasi dan fasilitasi, pembinaan dan supervisi, serta monitoring kegiatan pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
  6. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
  7. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa.

 

Seksi Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa mempunyai tugas :

  1. menyusun bahan kebijakan daerah dalam rangka pembinaan pengelolaan keuangan  dan aset desa;
  2. menyusun bahan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pembinaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
  3. menyusun bahan koordinasi dan fasilitasi, pembinaan dan supervisi, serta monitoring kegiatan dibidang pembinaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
  4. melakukan proses koordinasi dan fasilitasi penetapan penyaluran alokasi dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah bagi Desa;
  5. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
  6. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa.

 

 

Adapun lokasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto yaitu berada di Komplek Perkantoran Bupati Mojokerto yang beralamatkan di Jalan A. Yani Nomor 16 Mojokerto.