Image

Profil

       GAMBARAN UMUM BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

 

Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS) Kabupaten Mojokerto dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mojokerto yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 62 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Mojokerto.

Adapun lokasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Mojokerto yaitu berada di Komplek Perkantoran Bupati Mojokerto yang beralamatkan di Jalan A. Yani Nomor 16 Mojokerto.

Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Mojokerto merupakan peningkatan fungsi Kelembagaan yang diakibatkan dari Pelaksanaan Otonomi Daerah yaitu dari Kantor menjadi Badan yang berarti dari Eselon III b menjadi Eselon II b, yang dibentuk berdasarkan Perda No. 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mojokerto dan SK Bupati Mojokerto Nomor 62 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Mojokerto.

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT

        *  Motto, Visi dan Misi Organisasi

Sebagai landasan kerja dalam melaksanakan tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat  sebagai Satuan Kerja perangkat Daerah mempunyai Motto “ Dengan Kebersamaan dan Kerjasama kita Wujudkan KeberdayaanMasyarakat Perdesaan yang mandiri”.

        *  Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 1 ayat 12, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Penetapan visi sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah. Pada hakikatnya membentuk visi organisasi adalah menggali gambaran bersama tentang masa depan ideal yang hendak diwujudkan oleh organisasi yang bersangkutan. Visi adalah mental model masa depan, dengan demikian visi harus digali bersama, disusun bersama sekaligus diupayakan perwujudannya secara bersama, sehingga visi menjadi milik bersama yang diyakini oleh seluruh elemen organisasi dan pihak-pihak yang terkait dengan upaya mewujudkan visi tersebut. Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi diharapkan  akan mampu menjadi akselerator bagi upaya peningkatan kinerja organisasi.

Dengan memperhatikan arti dan makna visi serta melalui pendekatan membangun visi bersama, maka ditetapkan Visi Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 - 2015 yakni

“ Terwujudnya Kemandirian Masyarakat dalam Meningkatkan Taraf Hidup melalui Pemberdayaan yang Berkelanjutan ”

Untuk dapat menangkap arti dan makna dari visi tersebut maka perlu diberikan penjelasan visi sebagai berikut :

Mewujudkan masyarakat yang mandiri, bisa melakukan dan mengembangkan dirinya berdasarkan kemampuan sendiri (pengetahuan, modal, gagasan dan ketrampilan pengambilan keputusan) dalam memperbaiki taraf hidupnya menuju masa depan yang lebih baik sehingga daya beli, pendidikan dan kesehatan masyarakat meningkat melalui pemberdayaan masyarakat yang secara terus-menerus dan berkesinambungan.

          *   Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat

              Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.  Dari Visi tersebut butir A, maka dijabarkan menjadi Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto periode 2011-2015 sebagai berikut :

  1. Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan;
  2. Mewujudkan ketertiban, supremasi hukum, dan HAM;
  3. Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, profesional dan adil dalam melayani masyarakat;
  4. Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan;
  5. Mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka Integrasi Nasional, pada tatanan masyarakat yang bermartabat, berahlak mulia, beretika, dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila;
  6. Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan dalam pembangunan;
  7. Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

 

       Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Mojokerto berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mojokerto, yang terdiri atas  :

1. Kepala;

2. Sekretariat;

3. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan

4. Pengembangan Sumber Daya Manusia;

5. Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat;

6. Bidang Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat;

7. Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.

 

Sekretariat, mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat meliputi urusan umum, perencanaan dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai tugas  :

  1. Pengelolaan administrasi umum dan kegiatan umum, administrasi kepegawaian, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi perlengkapan dan urusan rumah tangga;
  1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
  2. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
  3. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan;
  4. Pelaksanaan monitoring;
  5. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
  1. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh  Kepala Badan.

 

 

 

 

Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

  1. Melakukan penerimaan, pendistribusian, dan pengiriman surat-surat, pengadaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan dinas;
  2. Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian;
  3. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
  1. Melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;
  2. Mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, Daftar Penilain Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), sumpah/ janji pegawai, gaji berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, ijin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai, menyusun standar kompetisi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
  3. Melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, dan perawatan peralatan kantor;
  1. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
  2. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

 

Sub bagian Perencanaan mempunyai tugas :

  1. Menghimpun data dan menyiapkan  bahan koordinasi penyusunan program dan bahan penyusunan anggaran keuangan;
  2. Melakukan pengolahan data dan perencanaan program;
  3. Menyiapkan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  4. Melakukan monitoring;
  5. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
  6. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub bagian Keuangan, mempunyai tugas :

  1. Melaksanakan pengolahan keuangan termasuk pengolah an gaji pegawai;
  2. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
  3. Menyusun lapporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
  4. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
  5. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, mempunyai tugas melaksanakan sebagian Tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat meliputi penguatan kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:

  1. Penyiapan pedoman pemberdayaann kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
  2. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan penataan pengembangan kelembagaan masyarakat dan pengembangan SDM;
  3. Pelaksanaan pembinaan dan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan kelembagaan dan pengembangan peningkatan SDM;
  4. Peningkatan kerjasama dengan stakeholders (Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Dunia Usaha, dan Lembaga Kemasyarakatan) dalam rangka pengembangan kelembagaan dan pengembangan peningkatan SDM dan penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan pemberdayaan perempuan;
  5. Melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan profil desa/kelurahan dan Sistem Manajemen Pembanunan Partisipatif (SMPP);
  6. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
  7. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Badan.      

 

Sub Bidang Penguatan Kelembagaan, mempunyai tugas:

  1. Melaksanakan kebijakan daerah dalam rangka penguatan kelembagaan;
  2. Melaksanakan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan;
  3. Melakukan koordinasi dan fasilitasi, pembinaan dan supervisi, serta monitoring kegiatan penguatan kelembagaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
  4. Melakukan koodinasi dan fasilitasi, pembinaan dan supervisi, serta monitoring kegiatan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan pedesaan;
  5. Meningkatkan kerjasama dengan stakeholders (Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Dunia Usaha, Dan Lembaga Kemasyarakatan) dalam rangka pengembangan kelembagaan dan pelatihan peningkatan SDM dan penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan pemberdayaan perempuan;
  6. Melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan profil desa/kelurahan dan SMPP;
  7. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
  8. Melaksanakan tugas–tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.  

Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, mempunyai tugas:

  1. Melaksanakan, merumuskan, penetapan pedoman kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan SDM dan pemberdayaan masyarakat;
  2. Melakukan koordinasi dan fasilitasi, pembinaan dan supervisi, serta monitoring kegiatan penyelenggaraan pelatihan masyarakat dalam rangka pengembangan keswadayaan dan kemandirian;
  3. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
  4. Melaksanakan tugas–tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

 

Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat, mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat meliputi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pengembangan lembaga keuangan ekonomi mikro.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat mempunyai fungsi :

  1. Penyiapan pedoman dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan perekonomian masyarakat;
  2. Pelaksanaan pembinaan fasilitasi pengembangan ekonomi mikro dan pengembangan produksi serta pemasaran hasil usaha masyarakat;
  3. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
  4. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

                                                                        

Sub Bidang Pengembangan  Usaha Ekonomi Masyarakat, mempunyai tugas :

  1. Menyusun pedoman dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
  2. Melakukan fasilitasi pembinaan dan pengembangan permodalan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan produksi, pemasaran dan promosi hasil usaha masyarakat;
  3. Melakukan pemantauan, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
  4. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
  5. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat.

 

Sub Bidang Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro, mempunyai tugas :

  1. Menyiapkan pedoman petunjuk operasional sosial budaya dan partisipasi masyarakat;
  2. Melakukan koordinasi dan fasilitasi pengembangan lembaga keuangan mikro;
  3. Melakukan pembinaan dan supervisi pengembangan jaringan lembaga keuangan mikro;
  4. Melakukan pemantauan dan monitoring pengembangan lembaga keuangan mikro;
  5. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
  6. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat.

 

Bidang Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat,  mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat meliputi pemandirian sosial budaya masyarakat dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat mempunyai fungsi :

  1. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat, pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya msyarakat;
  2. Pelaksanaan pembinaan dan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat, pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat;
  3. Pelaksanaan evaluasi dan laporan ;
  4. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

 

Sub Bidang Pemandirian Sosial Budaya Masyarakat, mempunyai tugas:

  1. Melaksanakan kebijakan daerah dalam rangka pemberdayaan adat dan pemandirian kehidupan sosial budaya masyarakat;
  2. Menyusun pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan adat dan pemandirian kehidupan sosial budaya masyarakat;
  3. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi, pembinaan dan supervisi, serta monitoring kegiatan pemandirian kehidupan sosial budaya masyarakat serta kegiatan pemberdayaan lembaga adat sosial budaya masyarakat;
  4. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
  5. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat.

 

Sub Bidang Peningkatan Partisipasi Masyarakat, mempunyai tugas:

  1. Menyusun kebijakan daerah dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat;
  2. Melaksanakan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat;
  3. Melakukan koordinasi dan fasilitasi, pembinaan dan supervisi, serta monitoring kegiatan lembaga kemasyarakatan, kader pemberdayaan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat;
  4. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
  5. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial dan Partisipasi Masyarakat.

     

Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat meliputi pendayagunaan sumber daya alam serta pemanfaatan teknologi tepat guna.

Bidang Sumber Daya Alam dan Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna, mempunyai fungsi :

  1. Penyiapan pedoman dan fasilitasi pelaksanaan pendayagunaan sumber daya alam dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
  2. Pelaksanaan pembinaan fasilitasi pengembangan kerjasama pemanfaatan teknologi tepat guna;
  3. Pelaksanaan pembinaan fasilitasi pengembangan dan pendayagunaan sumber daya alam;
  4. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
  5. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

 

Sub Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam, mempunyai tugas :

  1. Menyusun pedoman dan fasilitasi pengembangan sumber daya alam;
  2. Melakukan koordinasi dan fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan supervisi pendayagunaan sumber daya alam;
  3. Melakukan koordinasi dan fasilitasi pembangunan prasaran dan sarana perdesaan serta pemeliharaan dan penyehatan lingkungan;
  4. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan;
  5. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.

Sub Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, mempunyai tugas :

  1. Menyusun pedoman dan fasilitasi pengembangan pemanfaatan teknologi tepat guna;
  2. Melakukan koordinasi, fasilitasi, pemetaan dan pengkajian kebutuhan teknologo tepat guna;
  3. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan supervisi pemasyarakatan dan kerjasama teknologi perdesaan;
  4. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan;
  5. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.